Yogya Pancen Ngangeni

Pernah ke Yogja? Atau ada yang belum pernah dengar kota Yogjakarta? Rasanya sak Indonesia kalaupun ada yang belum pernah mendengar kota Yogjakarta, sangat sedikit jumlahnya. Yogja punya banyak julukan; 'Kota Perjuangan' karena pernah menjadi ibukota RI dimasa perjuangan, 'Kota Pelajar' karena banyaknya pelajar dan mahasiswa di kota ini, 'Kota Wisata' melihat banyaknya obyek wisata di kota ini, dan yang tidak bisa dihilangkan adalah julukannya sebagai 'Kota Kuliner'. Kuliner di kota ini bermacam ragam, baik harga (ada sego kucing yang harganya hanya dua ribu rupiah sampai dengan resto yang harganya mahal), tempat, variasi makanan dan sebagainya.

Sate Klathak

Salah satu kuliner yang khas yaitu Sate Klathak. Sate ini merupakan salah satu varian dari sate-sate yang ada di Indonesia. Yang membedakan Sate Klathak dengan sate-sate lainnya yaitu pada tusukan sate yang dari ruji jari-jari sepeda. Memang bagi yang baru pertama kali mendengar akan geleng-geleng kepala saking anehnya. tapi disitulah letak keunikannya.

Bersama kwan-kawan menunggu hidangan

Pada kesempatan ke Yogya kali ini, Alhamdulillah bisa mampir dan mencicipi Sate Klathak bersama kawan-kawan di salah alah satu pedagang sate klatak di Yogja, tepatnya di Sate Klathak Pak Jeje di jalan Magelang km 6,5 Jombor Sleman. Meskipun ini bukan Sate Klathak yang asli, karena yang asli dan mempeloori tempatnya ada di Imogiri Bantul, tetapi Sate Klathak Pak Jeje ini termasuk yang direkomendasikan.

Tampak depan warung Pak Jeje

Sate Klathak Pak Jeje daging kambingnya berasal dari kambing balibul (bawah lima bulan) sehigga dagingnya masih empuk. Penyembelihan yang pas juga menjadikan dagingnya tidak berbau prengus.
Selain sate, tersedia juga makanan olehan lain khas Yogja, seperti gule, tongseng dan variannya. Gule juga dengan macam variasi yang bisa dipesan, seperti gule kepala, gule kaki, gule iga, dan sebagainya. Pokoknya Yogya pancen ngangeni.

Batal Berangkat Hari ini, Jemaah Haji "Shock" hingga Masuk RS

Selasa, 25 Agustus 2015 | 09:02 WIB

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Urung diberangkatkan ke Tanah Suci, Selasa (25/8/2015), jamaah asal Tanggamus, Lampung terpukul (shock), bahkan sampai ada yang harus dirawat di rumah sakit. 

"Bagaimana tidak shock, saudara saya ini dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada hari ini, tapi tidak jadi karena belum pegang visa," kata Akhmadi Sumaryanto, warga Tanggamus, pagi tadi. 

Menurut Akhmadi, di Tanggamus ada 30 orang yang keberangkatannya ditunda. "Mereka itu sudah syukuran haji bahkan sudah bikin bekal lauk bersama. Hari ini mereka lesu bahkan ada yang sampai dirawat di rumah sakit," ujar dia. 

Keluarganya itu, tambah Akhmadi, belum mendapatkan kejelasan tentang jadwal keberangkatan selanjutnya. "Pilihannya kalau tidak tanggal 27 Agustus atau tanggal 3 September. Tapi belum ada kabar pastinya," kata dia lagi. 

Ketidakpastian keberangkatan ke Mekkah, menurut dia, tentu membuat kegundahan bagi jamaah itu sendiri. "Bagaimana tidak,wong mereka itu sudah latihan manasik sama-sama kemudian pas jadwal pemberangkatannya dipisah dan digabungkan dengan kelompok lainnya, ini kan bikin repot sekali," kata Akhmadi. 

Sementara itu, sebanyak 216 visa jamaah calon haji asal Lampung belum diterbitkan oleh Kedutaan Arab Saudi. Pada 2015, total jamaah calon haji asal Lampung sebanyak 5.026 orang. Jumlah itu terbagi menjadi 11 kelompok terbang (kloter) penuh, dan satu kloter gabungan dengan jamaah calon haji asal Jakarta.

Waktunya Mepet, Fraksi PKS Ingatkan Dinas Bina Marga

 Jum'at, 14 Agustus 2015      08:30 WIB

    

Logo DPRD Provinsi Lampung, dok.lampos

BANDAR LAMPUNG -- DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat I dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 Kamis (13/8/2015) di gedung Dewan setempat. Saat pemaparan pandangan umum fraksi-fraksi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan pengurangan anggaran di Dinas Pendidikan Rp80 miliar. 
Pandangan umum fraksi di DPRD rata-rata mengkritisi dan meminta penjelasan Pemerintah Provinsi (pPmprov) Lampung berkaitan dengan jumlah anggaran. “Berkurangnya itu kurang lebih Rp80 miliar, kita mau minta penjelasan kok bisa berkurang Rp80 miliar. Kemudian tentang pendapatan, kita lihat target pendapatan yang ditetapkan dinas ini masih terlalu rendah, jauh dari potensi yang ada. Gubernur kan punya mimpi besar nih membangun Lampung dan sebagainya, mimpi besar itu gak akan mungkin terwujud tanpa dana yang cukup, sementara kita punya potensi kenapa tidak dimanfaatkan potensi yang ada,” kata Akhmadi Sumaryanto, anggota Fraksi PKS saat ditemui usai sidang paripurna Kamis (13/8/2015).
Mengenai tambahan anggaran untuk Dinas Bina Marga Rp126 miliar, Fraksi PKS mengingatkan agar tambahan itu bisa terserap. “Bisa tidak terserap Dinas Bina Marga? karena ada aturan kalau pekerjaan fisik tidak boleh lagi setelah bulan September, enggak mungkin kan bulan Oktober baru lelang, enggak terkejar itu. Makanya tadi kita ingetin bahwa ada aturan itu, dan kita sampaikan lewat Wakil ketua Fraksi PKS Mufti Salim sebagai juru bicara pandangan umum tadi," jelas Akhmadi yang juga anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung ini.
Fraksi PKS juga mengeluhkan tentang layanan publik yang belum memuaskan masyarakat, dan menanyakan tentang loket sumbangan pihak ketiga di Bandara Raden Inten II dekat loket airport tax. "Di pintu masuk setelah kita check in ada sumbangan pihak ketiga, untuk Provinsi, biasanya orang di sana ngomong boleh bayar boleh tidak, jadi ini apa sebenarnya? Kalau memang pajak kan wajib, kalau memang sumbangan kenapa ada di situ. Tadi sudah kita sampaikan, dan besok jawabannya," kata pria yang akrab disapa Akhmadi ini.
Dalam rapat juga beberapa fraksi menyampaikan keberatan dengan proses penganggaran ini yang tidak dibahas lebih dahulu di komisi masing-masing soal program-programnya tapi langsung dibahas di badan anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan waktu yang sudah mepet. ”Ada beberapa tahapan yang terlewat tapi kita berharap tidak terulang lagi di pembahasana APBD murni,” kata Akhmadi.
Akhmadi juga menambahkan jika Rp126 miliar ini dibagi rata 15 kabupaten/kota sehingga menjadi Rp8,4 miliar, kerjaan Rp8 miliar pasti harus masuk tender lebih dahulu. “Jangan-jangan kita kasih ke Dinas Bina Marga tapi enggak bisa juga dilaksanakan. Sementara itu mungkin ada dari Dinas Peternakan yang dikurangi, padahal kemarin Gubernur mendapatkan penghargaan tentang inovasi daerah yang salah satunya berkat produk kambing saburai nah kenapa Dinas Peternakan malah dikurangi, kenapa tidak ditambah? padahal ini program yang sudah memberikan nama baik gubernur ditingkat nasional, dan itu poin bagusnya. Dinas yang jelas mewujudkan mimpi gubernur kok dikurangi." tutup pria yang akrab disapa Akhmadi ini.
Rapat Paripurna akan dilanjutkan pada Jumat siang (14/8/2015) dengan agenda jawaban dari Gubernur Lampung atas tanggapan umum fraksi-fraksi.

DPD PKS Adukan KPU tanggamus ke Panwaslu

Senin, 04 Maret 2013

KOTAAGUNG - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tanggamus mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggamus ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Hal ini buntut dari pengajuan 9 Daerah Pemilihan (Dapil) oleh KPU Tanggamus ke KPU pusat. PKS menilai bahwa dengan 9 dapil banyak terdapat pelanggaran. “Dengan pembagian dapil menjadi 9, banyak pelanggaran yang dilakukan KPU Tanggamus terhadap peraturan KPU No. 5 tahun 2013 tentang tatacara penyusunan daerah pemilihan,” kata pengurus DPW PKS Lampung Akhmadi Sumaryanto, kemarin (3/3). Masih kata Akhmadi bahwa surat pengaduan yang ditandatangani oleh ketua DPD PKS Tanggamus tertanggal 1 Maret tersebut, juga ditembuskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung. “Suratnya sudah kita layangkan. Intinya kami, keberatan dengan 9 dapil yang diajukan tersebut,” ujarnya.  sembilan dapil itu nantinya terlalu timpang jumlah kursinya dari tiap dapil. Hal ini tidak proporsional karena ada dapil yang hanya tiga kursi ada juga yang banyak. Sedangkan Pileg 2014 menganut keproposionalan jumlah kursi dari tiap dapil. Kami menilai dengan enam dapil, lebih sesuai dengan peraturan KPU No.5 tahun 2013. Hal itu juga sesuai dengan adanya nilai historis, kesamaan geografis, kesamaan budaya, dan proporsional. Jumlah proposional adalah tujuh, delapan, dan sembilan kursi, semua itu mendekati jumlah 12 kursi. Ke­mudian dengan sembilan da­pil akan banyak suara yang terbuang karena hanya memperebutkan kursi yang sedikit,” ujar Heni. Ia merinci enam dapil itu yakni, dapil 1 terdiri dari Kecamatan Kotaagung Pusat-Kotaagung Barat-Kotaagung Timur, dapil 2 di Wonosobo-Semaka-Bandar Negeri Semuong-Pematang Sawa. Dapil 3 di Sumberejo-Gisting-Gunungalip. Dapil 4 di Pulau Panggung-Ulu Belu-Air Naningan. Dapil 5 di Talang Padang-Pugung, dan dapil 6 di Cukuh Balak-Kelumbayan-Limau-Kelumbayan Barat-Bulok. (ral)

DPD PKS Tanggamus Mulai Kampanye

Tribun Lampung - Minggu, 13 Januari 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -

 DPD PKS Tanggamus mengadakan pertemuan dengan masyarakat di aula Serumpun Padi Pekon Kutadalom, Kecamatan Gisting, Minggu (13/12013).

Menurut Ahmadi Sumaryanto, anggota DPW PKS Lampung, pertemuan ini sebagai pengenalan PKS kepada masyarakat. Pasalnya partai berlambang bulan sabit dan padi ini sudah resmi ditetapkan KPU sebagai peserta pileg 2014.

"Berdasarkan UU Pemilu, setelah tiga hari ditetapkan sebagai peserta pemilu, parpol sudah dapat melakukan kampanye. Menyambut aturan itu PKS langsung tancap gas melakukan pertemuan tatap muka dengan masyarakat," kata Ahmadi.

Dalam dialog terungkap harapan masyarakat kepada PKS yg mengusung jargon bersih, peduli dan profesional. Mereka mau menitipkan suaranya ke PKS, dengan harapan Indonesia bisa lebih baik serta bersih dari korupsi.

Dalam pertemuan itu hadir juga Heni Susilo, Ketua DPD PKS Tanggamus, Pahlawan Usman, dan Agustinami yang memaparkan hak perempuan dalam berpolitik. (Tri Yulianto)

KNRP Bantu Rp179 Juta untuk Gaza

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Masyarakat Lampung melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) telah menyerahkan bantuan Rp179,5 juta, cincin, jam tangan, dan 20 real kepada masyarakat Gaza, Palestina. Bantuan diserahkan awal Desember lalu langsung oleh penasihat/pendiri KNRP Pusat Al Muzzammil Yusuf bersama 10 anggota parlemen RI.

Menurut anggota DPR asal Lampung ini, bantuan dari masyarakat Lampung ini diserahkan bersama bantuan dana lainnya yang berjumlah sekitar Rp2 miliar. "Saat ini banyak bantuan yang diberikan ke masyarakat Gaza, Palestina baik melalui parlemen Indonesia, masyarakat, maupun kerjasama bilateral antara negara Indonesia-Palestina," katanya saat berkunjung ke Lampung Post, Kamis (27-12).

Al Muzzammil yang telah dua kali masuk ke jalur Gaza ini mengatakan pemberian bantuan ke masyarakat Gaza, tidak dinilai dari jumlah uangnya namun bantuan masyarakat Indonesia termasuk Lampung ini merupakan bentuk kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan masyarakat Palestina. "Sejarahnya kemerdekaan RI juga mendapat dukungan dari rakyat Palestina," katanya.

Politisi PKS ini juga mengatakan bantuan diberikan kepada orang-orang yang tegar, yang memiliki semangat untuk berjuang dan mempertahankan tanah Palestina sampai titik darah terakhir. "Saat kita bertemu dengan masyarakat Palestina, semangat juang mengalir. Karena mereka adalah manusia yang punya mental kuat dan optimisme. Bukan manusia-manusia yang lemah. Sebab mereka siap mati syahid."

Sedangkan Ketua KNRP Lampung Ahmadi Sumaryanto mengatakan KNRP rencananya menggelar acara amal untuk mengalang bantuan dana untuk masyarakat Palestina. "Rencananya, pada Februari digelar acara Nasyid Qasidahan di Unila untuk penggalangan dana bagi masyarakat Gaza, Palestina." Sebelumnya acara juga menggelar tablig akbar dan pemutaran film dengan judul mutiara Gaza. Anggota DPRD Tanggamus ini mengatakan pihaknya juga menerima bantuan dana dari masyarakat untuk masyarakat Palestina melalui KNRP Lampung. (UMB/U-4)

TANGGAMUS: DPRD Bahas Raperda Judi dan Minuman Keras

Kotaagung (Lampost.co): Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tanggamus bersama dengan Pusat Kebijakan Publik Unila dan Bagian Hukum Sekretariat Pemkab dan sekretariat DPRD Tanggamus gelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Pengendalian dan Pengawasan Penyakit Masyarakat.

Dalam pembahasan pertama ini telah dua point yang telah selesai di bahas yakni raperda mengenai judi dan minuman keras. Keduanya adalah point penting dalam raperda ini. Namun ada masukan untuk menghapus atau menghilangkan raperda mengenai judi. ''Dalam pembahasan pertama ini ada masukan untuk menghapus raperda judi, karena point tersebut sudah ada dalam KUHAP,'' kata Akhmadi Sumaryanto Ketua Banleg, DPRD Tanggamus, Rabu (9-1).

Sementara mengenai minuman keras, hasil dari pembahasan kemarin bahwa mengenai minuman keras dilarang ada yang diproduksi di Kabupaten Tanggamus. ''Apapun namanya apakah tuak, topi miring ataupun nama lainnya apabila mengandung alkohol atau memabukkan dilarang memproduksinya di kabupaten ini nantinya,'' ujarnya.

Rapat pembahasan akan di teruskan dalam waktu dekat ini, untuk membahas lebih detail lagi dan menjadikannya pasal perpasal. Hal ini juga mempertimbangkan adanya permintaan waktu satu minggu dari pihak Unila guna formulasi. ''Pembahasan akan dilanjutkan dalam waktu dekat ini, dimana masukan masukan yang ada akan diformulasikan dan dibahas lebih detail lagi. Untuk selanjutnya akan dilakukan uji publik,'' kata dia.

Tampak hadir dalam rapat anggota banleg lainnya, Heri Agus Setiawan dan Joko santoso, serta dari Unila Dedi Hermawan, adapun dari bagian hukum Pemkab Tanggamus Arif Rahman dan Agung. (ABU/L-4)

Tuak Bakal Tidak Boleh Lagi Dibuat di Tanggamus

Tribun Lampung - Rabu, 9 Januari 2013

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tanggamus bakal membuat peraturan daerah (perda) larangan produksi minuman keras di kabupaten ini.

Hal itu dijelaskan Ahmadi Sumaryanto, Ketua Banleg yang mengaku hal itu masih dibahas bersama Bagian Hukum Pemkab Tanggamus dan pihak dari Unila.

"Nantinya semua jenis yang memabukan tidak boleh dibuat disini, seperti tuak yang hampir merata ada di setiap daerah. Maka kedepan tidak boleh lagi," ujar Ahmadi, Rabu (9/1/2013).

Ia menjelaskan, aturan itu adalah perda inisiatif dari dewan yang merupakan aspirasi keluhan masyarakat. Pasalnya selama ini mereka mengeluhkan tingginya konsumsi minuman keras. (Tri Yulianto)

Banleg Selesaikan Ranperda Kerja Sama Pekon

Diposting oleh: Sofyan

Rabu, 12 Desember 2012

KOTAAGUNG - Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tanggamus merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAP). Ranperda ini menorehkan sejarah, sebab berasal dari bawah dan kehendak dari masyarakat. Hal itu diungkapkan Ketua Banleg DPRD Tanggamus Akhmadi Sumaryanto. Menurutnya, ranperda kerja sama pekon ini nantinya akan mengatur kerjasama antar pekon. Baik itu antar pekon dalam satu kecamatan atau antar pekon antar kabupaten. "Kami sudah menyelesaikan draft ranperda kejasama pekon yang nantinya akan membentuk Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAP). Ini merupakan sejarah, sebab inisiatif dari bawah yakni dari PNPM Mandiri Pedesaan yang lebih dahulu eksis dengan badan kerjasama antar desanya yang kemudian kita tangkap untuk disusun menjadi sebuah perda," katanya, kemarin (11/12). Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menerangkan jika tujuan dibentuknya BKAP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Perda kerja sama pekon ini isinya tentang pembentukan BKAP, kerjasama yang dilakukan pihak pekon atau dengan pihak ke 3 disemua bidang. Baik itu ekonomi pembangunan dan olahraga. Misal di pekon A ada sumber mata air, sementara pekon B tidak memiliki sumber mata air dengan adanya BKAP nantinya akan mengatur agar kedua pekon saling untung tanpa adanya konflik," terang Akhmadi. Untuk kepengurusan BKAP sendiri, lanjut Akhmadi, nantinya diisi oleh tokoh masyarakat dan bisa juga berasal dari pemerintahan pekon dan Badan Hipun Pemekonan (BHP). "Untuk kepengurusan BKAP maksimal sembilan orang untuk pengurus ditingkat kecamatan, nantinya juga direncanakan akan mendapat bantuan dari pusat ke desa namun untuk besarannya kita belum tahu," kata dia. Selanjutnya, ranperda ini akan diparipurnakan pada 28 Desember mendatang. "Secepatnya akan diparipurnakan Insya Allah 28 Desember ini," pungkas Akhmadi. (ral)

Banleg DPRD Tanggamus Rampungkan Perda Kelembagaan BKAP

Tribun Lampung - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumat, 7 Desember 2012

TRIBUNLAMPUNG.co.id -

 Badan Legislasi DPRD Tanggamus sudah merampungkan peraturan daerah (Perda) tentang Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAP).

Hal itu dijelaskan Ahmadi Sumaryanto, Ketua Banleg, yang selama ini menampung aspirasi perlunya BKAP. Dan ini juga perda inisiatif dari pihak legislatif.

"Nantinya badan ini ada di tiap kecamatan yang jumlah pengurusnya ada sembilan orang. Mereka akan menjadi mediator dan mengurusi hubungan antar pekon dengan membuat aturan supaya antar pekon tidak terjadi selisih," kata Ahmadi, Jumat (7/12/2012).

Ia menambahkan selama ini sering terjadi lempar tanggungjawab, misalkan ada pembangunan jembatan, maka antar pekon tidak mau dibebankan. Maka adanya BKAP akan menentukan pekon mana yang harus membangun jembatan dan menentukan pekon lainnya untuk membantu. (Tri Yulianto)

PKS Tanggamus Serahkan Data ke KPU

TRIBUNLAMPUNG.co.id - DPD PKS Tanggamus mendaftar di KPU Tanggamus untuk persiapan dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang.

Pendaftaran diterima oleh Hendri Murzani, anggota KPU, sedangkan dari pihak PKS yang datang adalah Ketua DPD Heni Susilo, Sekretaris Pahlawan Usman, serta Akhmadi Sumaryanto, Syaiful Ula.

Setelah melakukan verifikasi awal, masih ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi seperti berkas-berkas dari PAC, softcopy dan persyaratan lain.

Menurut Hendri, persyaratan yang sudah diberikan antara lain, SK DPW PKS, rekening parpol 759 KTA, gambar, bukti alamat sekretariat. "Selanjutnya kami masih terima perbaikan sampai batas waktu akhir penyerahan," katanya, Kamis (6/9/2012). 

Banleg Dan BPLH-K Bahas Retribusi Sampah

Kamis, 06 September 2012

KOTAAGUNG - Setelah sempat tertunda beberapa pekan, akhirnya rapat pembahasan retribusi persampahan antara Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tanggamus dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BPLH-K), Selasa (4/9) digelar. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banleg Akhmadi Sumaryanto dihadiri oleh Kepala BPLH-K Rapiudin, S.H., beserta stafnya dan Biro Hukum Sekretariat Pemkab Tanggamus. Dalam pembahasan disepakati bahwa untuk retribusi sampah rumah tangga sebesar Rp2.500 perbulan,los, hamparan pasar juga Rp2.500, yang sebelumnya diusulkan Rp10 ribu oleh BPLH-K, toko Rp10 ribu perbulan diluar biaya satuan kebersihan lingkungan (Sokli). Akhmadi mengatakan bahwa ranperda persampahan digodok untuk menambah pemasukan bagi kas daerah dan tentunya kebijakan yang diambil ini tidak memberatkan masyarakat. Tarif yang telah disetujui tersebut tentunya tidak termasuk sokli,untuk sokli ada biaya tambahan. "Tarif retribusi yang sudah ditetapkan kami rasa wajar dan tidak memberatkan masyarakat,tarif tersebut diluar sokli. Karena sokli nantinya yang mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS merupakan kumpulan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Biaya yang dibayarkan ke pemda adalah dari TPS ke TPA," kata Akhmadi, Selasa (4/9). Selain membidik sampah rumah tangga pemda juga menarik retribusi dari pelaku usaha,untuk hotel Rp200 ribu per bulan, rumah makan kecil Rp30 ribu, sedang Rp45 ribu dan besar Rp60 ribu. Lalu untuk rumah sakit Rp200 ribu per bulan. "Tadinya hotel dan RM besar tidak dikenakan biaya bulanan, namun begitu ranperda ini disahkan maka mereka wajib untuk membayar karena fasilitas TPS dan truk sampah hingga TPA merupakan aset pemda, yang menggunakan aset pemda wajib membayar," tambah Akhmadi. Selain retribusi, BPLH-K yang nantinya akan mengurusi masalah persampahan juga dapat menyewakan truk sampah kepada masyarakat umum dengan biaya Rp100 ribu. "Nantinya truk sampah bisa disewa sebesar Rp100 ribu. Hal ini dilakukan karena banyak masyarakat yang bingung untuk membuang sampah yang banyak begitu selesai hajatan. Tentunya biaya tersebut diluar biaya operasional," terang Akhmadi. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menargetkan bahwa 2013 ranperda ini bisa diterapkan. "Kita berharap ranperda ini disahkan tentunya akan melalui tahapan yang panjang terlebih dahulu. Begitu selesai diparipurnakan, selanjutnya akan diserahkan ke Guberbur Lampung. Insyaallah 2013 perda ini bisa diterapkan," ujar Akhmadi.

BAZ Tanggamus Siap Alirkan Zakat

Jumat, 03 Agustus 2012

KOTAAGUNG - Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2011 dan berkantor di Kementian Agama Tanggamus, siap menerima setoran zakat, infaq, shodakoh dan wakaf dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus maupun masyarakat lainnya di luar Kabupaten Tanggamus. Dengan beberapa cara yang cukup mudah. Yakni dapat menyetorkan/menyerahkan setiap harinya ke rekening BAZ Tanggamus pada BPR Syariah Tanggamus, No Rekening: 101 01 00861, atas nama BAZDA Tanggamus ataupun langsung menyerahkannya secara langsung di kantor Kementrian Agama Kabupaten Tanggamus. Sementara itu, Ir. Akhmadi Sumaryanto, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Tanggamus kepada Radar Tanggamus (2/7) menjelaskan sejak didirikan tahun lalu badan tersebut telah menyalurkan dana BAZ pada fakir miskin, yatim piyatu dan masih banyak lagi. Tujuan zakat dan dampaknya bagi pribadi dapat dipisahkan antara pribadi pemberi dan penerima zakat. Zakat menurutnya bukan bertujuan sekedar untuk memenuhi baitul maal dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Tapi tujuan utamanya adalah agar manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan harta “Beberapa tujuan dan dampak zakat bagi pemberi adalah zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, zakat mendidik berinfak dan memberi, berakhlaq dengan akhlaq Allah, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat mengembangkan kekayaan bathin, zakat menarik rasa simpati/cinta, zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain (Tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram), akat mengembangkan dan memberkahkan harta,” terangnya. Tentunya pihaknya berharap agar masyarakat Tanggamus khususnya, dapat menyalurkan zakat baik pada BAZ maupun pada badan zakat resmi lainya yang berada di wilayah tersebut. Sehingga kemandirian, kesadaran beragama dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin yang berada di kabupaten ini juga dapat makin meningkat. sehingga kesulitan ekonomi penerima, akan makin dapat dipersempit dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. “Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam,” tutupnya

DPRD Tanggamus Bakal Paripurnakan 4 Raperda

Tribun Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPRD Tanggamus akan menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan empat rancangan peraturan daerah (raperda) pada Selasa (26/6/2012) mendatang.

"Keempat raperda sudah selesai dibahas, maka raperda siap untuk disahkan," kata Ahmadi Sumaryanto, Ketua Badan Legislasi DPRD, Minggu (24/6/2012).

Keempat raperda itu adalah pendirian sekretariat Korpri, retribusi tempat hiburan, retribusi menara seluler dan retribusi PBB.

"Di paripurna nanti kami akan meminta persetujuan anggota dewan lainnya. Jika disetujui maka disahkan, tapi jika ada kekurangan maka akan diperbaiki," tambah Ahmadi.

4 Ranperda Segera Diparipurnakan

Kamis, 21 Juni 2012

KOTAAGUNG - Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tanggamus merencanakan untuk melakukan paripurna 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus pada tanggal 26 Juni mendatang. Hal tersebut dikatakan Ketua Banleg DPRD Tanggamus, Ir. Akhmadi Sumaryanto. Dijelaskannya bahwa keempat ranperda yang sudah dibahas tersebut kini telah siap untuk diparipurnakan. Masing-masing adalah ranperda pembentukan organisasi sekretariat korpri, pajak hiburan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB). "Keempat ranperda sudah kita bahas tinggal diparipurnakan saja pada 26 Juni nanti," kata Akhmadi, Selasa (19/6). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengakui bahwa dari keempat ranperda tersebut masih ada beberpa yang masih harus dilengkapi seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara dan PBB yang masih harus konsultasi dengan kantor Pajak Pratama. "Masih ada beberapa Ranperda yang masih harus dilengkapi lagi sebelum diparipurnakan seperti NJOP menara. Kita kan belum tahu berapa NJOP-nya. Juga masih harus konsultasi dulu dengan kantor pajak pratama. Yang jelas target kita tanggal 26 Juni di paripurnakan," ujar Akhmadi. Diterangkannya bahwa jika nantinya ranperda retribusi pengendalian menara tower disahkan menjadi perda maka akan menambah masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini Pemkab Tanggamus hanya mendapat pemasukan dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi Izin Hangguan (HO) saja. "Jika retribusi pengendalian tower ini disahkan menjadi perda maka akan menambah pemasukan PAD, karena selama ini pemkab hanya mendapat pemasukan dari IMB tower saja, itu pun hanya sekali. Nah kalau ini dijadikan perda maka satu tahun sekali pemilik tower akan membayar ke daerah," terang Akhmadi. (ral)

Banleg DPRD Tanggamus Selesaikan Ranperda Sekretariat Korpri

Tribun Lampung - Senin, 28 Mei 2012 16:10 WIB

 

TRIBUNLAMPUNG.co.id-Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tanggamus sudah menyelesaikan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang struktur sekretariat korpri.

Hal itu diterangkan Ahmadi Sumaryanto, Ketua Banleg. Kemudian, kata Ahmadi, ranperda tersebut akan disahkan menjadi peraturan daerah (perda) melalui sidang paripurna.

"Jadi dalam tubuh korpri ada dewan korpri dan sekretariat korpri. Untuk dewan korpri diketuai sekda, sedangkan sekretariat korpri nanti dijabat PNS dari eselon IIIB," jelas Ahmadi, Senin (28/5/2012).

Ia menambahkan nantinya sekretariat korpri akan menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berbentuk sekretariat. (tri)

m

KETENAGAKERJAAN : Tanggamus Diminta Dirikan BLK

Jumat, 04 May 2012 23:05

KOTAAGUNG (Lampost): Pemkab Tanggamus diminta secepatnya merealisasikan Balai Latihan Kerja (BLK), mengingat keberadaannya telah tertuang dalam rencana program jangka menengah (RPJM) 2008—2013 Kabupaten Tanggamus. Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Akhmadi Sumaryanto, Rabu (2-5), mengatakan BLK diperlukan untuk pendidikan dan latihan bagi calon tenaga kerja yang akan memasuki dunia kerja dan pendidikan lainnya. Terlebih, tahun depan dibangun Kawasan Industri Maritim (KIM) Batubalai. Menurut Akhmadi, rencana keberadaan BLK seharusnya tahun ini sudah beroperasi. Pasalnya, rencana pembangunan lima puskesmas rawat inap tahun ini mulai dibangun. Keberadaan BLK lengkap dengan fasilitas dan instrukturnya dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM), baik tenaga kerja perusahaan maupun tenaga kerja potensial baru lulus sekolah. Dia meminta eksekutif tanggap terhadap hal-hal seperti ini daripada memikirkan pembangunan gedung perkantoran yang belum tentu ada manfaat langsung bagi masyarakat. "Keberadaan BLK juga dalam rangka mengurangi angka pengangguran," ujar Akhmadi. Terpisah, Hendri (21), warga Kotaagung, mengatakan BLK dibutuhkan banyak peluang kerja di perusahaan-perusahaan Kabupaten Tanggamus, tetapi dikarenakan tenaga kerja yang dimiliki tidak memiliki keahlian (unskill), peluang itu justru diambil tenaga kerja dari luar. "Karena penting, kami minta Pemkab membangun BLK. Angkatan kerja seperti saya di Tanggamus banyak, karena tak punya keahlian, tak tahu harus kerja apa. Jangan kami dijadikan penonton setelah Kawasan Industri Maritim (KIM) Batubalai beroperasi nanti," kata dia. (UTI/D-1) inShare

 

5 Ranperda Segera Dibahas

Kamis, 26 April 2012

KOTAAGUNG — Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dipastikan dalam waktu dekat ini akan segera dibahas. Karena kelima ranperda yang berasal dari eksekutif ini sudah dimasukkan, selanjutnya banmus akan mengadakan rapat penyerahan ranperda. Hal itu dikatakan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tanggamus Ir. Akhmadi Sumaryanto, bahwa dari 12 Ranperda yang diajukan eksekutif, baru lima ranperda yang disiapkan untuk segera dibahas. “Baru masuk lima ranperda. Selanjutnya banmus akan mengadakan peripurna, penyerahan ranperda baru nanti baleg akan membahas ranperda tersebut,” kata Akhmadi, melalui sambungan telepon selulernya Rabu (25/4). Menurut anggota Komisi B ini, ranperda yang masuk tidak harus lima. Bisa lebih dari itu. ”Tidak ada batasan, mau enam atau tujuh silahkan. Kan eksekutifnya baru siap lima. Itu saja dulu yang baleg bahas,” ujarnya. Menurut keterangan Akmadi, mekanisme pembahasan ranperda yakni dari eksekutif bupati menyampaikan ranperdam kemudian pandangan umum, baru paripurna hasil. Selain 12 ranperda yang diajukan eksekutif, legislatif juga mengajukan ranperda inisiatif. ”Kita ada dua ranperda inisiatif, awal Mei sudah mulai dirapatkan, dari penjadwalan sampai penunjukkan akan melibatkan pihak ke-3 yang akan membuat naskah akademik,” ujar Akhmadi. Akhmadi juga optimistis kalau ke14 ranperda bisa diselesaikan tepat pada waktunya. ”Saya rasa waktunya tidak terlalu mepet, karena inikan batas akhirnya sampai Desember. Malah trget kami kalau bisa sebelum Desember semua ranperda telah selesai dibahas,” kata legislator PKS ini. (ral)

PRODUK HUKUM : DPRD Bahas 14 Raperda

Rabu, 18 April 2012 07:48

KOTAAGUNG (Lampost): Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Tanggamus,  segera membahas 14 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan Pemkab Tanggamus selama masa sidang pada 2012. Ketua Banlegda DPRD Kabupaten Tanggamus Akhmadi Sumaryanto, saat menyampaikan laporan hasil penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Tanggamus 2012, dalam rapat paripurna DPRD setempat, pekan lalu, mengatakan ke-14 raperda tersebut merupakan hasil koordinasi dan pembahasan antara Banlegda DPRD Tanggamus dan Bagian Hukum Pemkab Tanggamus. Ke-14 raperda tersebut adalah Raperda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Raperda Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri, Raperda Bangunan Gedung, Raperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Raperda Pajak Hiburan, dan Raperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Kemudian, Raperda Perubahan APBD Tanggamus tahun anggaran (TA) 2012, Raperda APBD TA 2013, Raperda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Raperda LKPj pelaksanaan APBD 2011, Raperda Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah, Raperda Badan Kerja Sama Antarpekon, Raperda Penyakit Masyarakat, dan Raperda Penataan Kawasan Pesisir. "Sebenarnya Pemkab Tanggamus telah mengusulkan 20 raperda yang harus dibahas selama masa sidang 2012. Sedangkan DPRD Tanggamus, melalui Banlegda, mengusulkan empat raperda. Dengan memperhatikan skala prioritas, akhirnya kami sepakat hanya 14 raperda yang akan kami bahas," kata Akhmadi.

Ada kerusakan soal di UN SMA, MA, SMK Tanggamus

TRIBUNLAMPUNG.co.id-Komisi D DPRD Tanggamus menilai pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada hari pertama berlangsung lancar, Senin (16/4/2012).

Hal itu disampaikan Ahmadi Sumaryanto, yang meninjau pelaksanaan UN di SMAN 1 Talang Padang. "Tapi untuk soal memang ada kerusakan, seperti ada bagian yang kosong dan kekuranga soal," katanya.

Ia menambahkan hal-hal itu hanya masalah teknis dan tidak menggangu jalannya pelaksanaan. Soal yang rusak tersebut kemudian difotokopi atas kesepakatan tim pengawas dari Unila.