Disdukcapil Harus Optimalkan Anggaran

Diposting oleh: Jay

Jumat, 27 Januari 2012

Terkait Minimnya Dana Pendamping e-KTP KOTAAGUNG – Meski dana pendamping yang digelontorkan Pemeritah Daerah (Pemkab) Tanggamus dalam pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elaktronik (e-KTP) minim, yakni dipangkas sebesar 50 persen dari total pengajuan awal sebesar Rp1,1 miliar. Namun dana yang ada harus dimanfaatkan secara optimal oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Memang dana yang disahkan oleh badan anggaran legislatif untuk program e-KTP tahun 2012 ini dipotong sekitar 50 persen dari pengajuan awal sebesar Rp1,1 miliar. Namun terealisasi sebasar Rp550 juta. Meski begitu, disdukcapil harus tetap mensukseskan program itu,” ujar anggota Komisi D DPRD Tanggamus Ir. Akhmadi Sumaryanto, saat dikonfirmasi kemarin (25/1). Dikatakanya, optimalisasi anggaran yang ada itu seperti tidak perlu melakukan perekrutan operator baru yakni dengan cara antisipasi melakukan pemanfaatan tenaga pegawai honorer yang ada di disdukcapil. “Kalau memang anggaran yang ada hanya sedikit. Jadi nantinya saya sarankan disdukcapil tak perlu merekrut tenaga operator baru, manfaatkan lah dulu tenaga yang ada untuk melakukan sosialisi. Ini tentu sebagai salah satu antisiasi menghemat biaya,” katanya. Dan dari anggaran yang telah disahkan itu kata Akhmadi, bisa difokuskan untuk pelaksanaan selama delapan bulan lebih dulu terhitung sejak Januari hingga Agustus. Dan kekurangan yang di empat bulan kemudian terhitung sejak bulan September hingga Desember 2012 akan diantisipasi lewat anggaran perubahan. “Jadi anggaran sebesar Rp500 juta yang ada, manfaatkan saja dulu semaksimal mungkin untuk Januari hingga Agustus. Dan untuk empat bulan diakhir tahun bisa diupayakan kembali untuk pengajuan penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2012,” kata Akhmadi. Jadi, terang politisi PKS itu, kepala Disdukcapil Tanggamus tidak perlu begitu khawatir dalam hal menjalankan dan mensukseskan program pelayanan kependudukan berbasis elektronik. Karena ini merupakan program pemerintah dalam hal mempermudah proses pembuatan nomor induk kependudukan. “Program inikan adalah pelayanan publik. Jadi Ddsdukcapil tak perlu khawatir program ini tidak bisa berjalan sesuai harapan. Optimalisasikan saja dulu anggaran yang ada. Mudah-mudahan bisa diupayakan lagi penambahan anggaran diakhir tahun nanti,” ujar ketua Badan Legislasi DPRD Tanggamus itu. (ral)