Tenggat Penyesuaian Delapan Raperda Satu Minggu

Selasa, 15 Februari 2011 | 20:22 WIB

laporan wartawan tribunlampung, Dedi Sutomo

KOTAAGUNG, TRIBUN - Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tanggamus, memberikan tengat waktu satu minggu kepada bagian hukum sekretariat pemkab untuk menyesuaikan delapan raperda yang telah disahkan dan mendapat evaluasi dari Gubernur Lampung.

Ketua Banleg DPRD Akhmadi Sumaryanto, Selasa (15/2/2011), mengungkapkan, saat hearing dengan bagian hukum Senin (14/2/2011) lalu, banleg telah meminta delapan raperda yang telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Lampung segera disesuaikan agar bisa segera di-perda-kan.(*)

3 minggu ini hati saya kecantol di Mesir. Negeri yang belum pernah saya kunjungi. Negeri yang saya tahu dari Kitab suci dan berita lainyya. Tapi negeri yang serasa dekat sekali. Hati ikut harap2 cemas, ketika berjuta rakyat Mesir mencoba menjatuhkan Fir'aun yang menindas mereka.

Hati juga rasanya berbunga dan kaki berderap, ketika berjuta rakyat Mesir melangkahkan kaki ke Tahrir Square untuk mengusir presidennya dlam Jumat Irhal (Jumat pengusiran). Hati juga kecewa mendalam ketika Hosni menolak mundur.

Merasakan sakit ketika ribuan batu dan bom molotov menghujani para demontran, dan mereka berdarah bahkan tewas. detil2 berita menjadi kunyahan se hari2. Dan kecewa ini rupanya terus menggelayut,. Tapi tidak putus asa, karena Rakyat Mesir juga tidakiberputus asa.

Ternyata "wamakaru wama karollah, Innallaha Khoiru Makirin. " Allah cinta kepada rakyat Mesir. Tadi malam (atau hari Jumat waktu Mesir) Hosni Mubarak mundur. Rakyat Mesir bergembira, saya juga.

Tapi masih banyak kata menggantung. Akan kemana setelah ini, apakah keluar dari kandang harimau, masuk ke komunitas singa? atau justru lebih terjerumus kejurang tanpa dasar, karena militer yang terbiasa menyiksa para aktivis, sekarang yang memegang kekuasaan?

Tapi, biarlah waktu yang akan menuntaskan. Allah maha tahu yang terbaik.

Beruntunglah kita yang punya BJ Habibie. Pada saat reformasi beliau bisa mengantarkan tanpa merecoki. Terima kasih Pak Habibie!

Desak Pemprov Kirimkan Surat Rekomendasi

Diposting oleh: Jay

Rabu, 09 Februari 2011 | 03:56 WIB

KOTAAGUNG - Belum juga dikirimkannya surat rekomendasi persetujuan atas APBD 2011 berikut hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ke Pemkab Tanggamus, mendapat sorotan kalangan DPRD. Dewan mendesak pemprov segera mengirimkan surat rekomendasi tersebut kepada Pemkab Tanggamus, agar berbagai program dapat mulai digulirkan. Desakan di antaranya datang dari Ir. Akhmadi Sumaryanto, Ketua Badan Legislasi DPRD Tanggamus. Menurutnya, akibat belum diterimanya surat rekomendasi itu, saat ini seluruh satuan unit kerja (satker) dinas instansi di lingkungan Pemkab Tanggamus stagnan. “Sebab, belum satupun program yang terdapat dalam materi APBD 2011 dapat dilaksanakan. Karena anggaran pada masing-masing satker belum ada yang bisa dicairkan,” terang Akhmadi. Semua ini terjadi, lanjutnya, karena Pemkab Tanggamus hingga Selasa (8/2) belum menerima surat rekomendasi terkait hasil evaluasi dan persetujuan atas APBD 2011 dari pemprov. Karenanya, APBD belum dapat diperdakan. Untuk itu, lanjutnya, mereka mengharapkan pemprov segera mengirimkan surat rekomendasi tersebut agar berbagai program kegiatan pembangunan bisa mulai bergulir. Hi. M. Rizal, S.E., anggota DPRD Tanggamus lainnya mengatakan, tidak seperti saat ini, satker-satker tidak dapat melaksanakan aktifitas dengan maksimal. Karena dana atau anggaran dari program yang akan dilaksanakan memang belum ada yang bisa dicairkan. “Karenanya, kami mengharapkan Pemprov Lampung dalam hal ini tim anggaran provinsi, dapat memperhatikan kondisi ini. Jangan sampai tahapan kegiatan pembangunan harus terhenti hanya karena tidak kunjung dikirimkannya surat rekomendasi tersebut,” tandas Hi. Rizal, S.E. Sebagaimana diketahui, meski APBD 2011 Kabupaten Tanggamus telah selesai dievaluasi pemprov pada 27 Januari 2011 lalu, namun rekomendasi resmi dari Gubernur Lampung atas hasil evaluasi dan persetujuan, belum juga diterima Kabupaten Tanggamus. Akibatnya, berbagai satker di Kabupaten Tanggamus belum dapat melaksanakan berbagai program pembangunan baik fisik maupun non fisik, sebagaimana yang tertera dalam materi APBD 2011. Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Drs. Hilman Yoscar mewakili Kepala Dinas PPKAD, Drs. M. Jauhari Syafei ketika dikonfirmasi membenarkan kalau rekomendasi dari pemprov atas hasil evaluasi APBD 2011 berikut persetujuan, belum diterima Pemkab Tanggamus. Namun, menurut Hilman, informasi yang ia terima, surat rekomendasi tersebut tinggal ditandatangani gubernur. “Jadi mudah-mudahan paling lambat dalam minggu ini surat rekomendasi telah diterima Pemkab Tanggamus,“ tukasnya. (ehl)

Berantas Perjudian dan Prostitusi
KOTAAGUNG – Keluhan warga atas keberadaan rumah perjudian dan prostitusi di Kelurahan Baros , Kecamatan Kotaagung, selain disikapi anggota DPRD setempat.
Anggota DPRD Tanggamus, Ir. Hi. Akhmadi Sumaryanto mengatakan, seharusnya wargalah yang memberikan teguran kepada pemilik rumah lokasi perjudian gaple dan tempat prostitusi. “Kalau memang memungkinkan karena dianggap telah meresahkan, sebaiknya warga melaporkan kepada pihak kepolisian,” katanya.
Selain itu, Akhmadi juga berharap agar pihak kepolisian bisa memberikan perhatian akan adanya tindakan yang meresahkan warga tersebut. “Karena memang hal semacam itu sudah tidak wajar. Apalagi lokasinya tidak jauh dari masjid yang merupakan tempat ibadah,” tegasnya.
Terpisah, salah satu warga Kelurahan Baros yang enggan namanya disebutkan, kepada Radar Tanggamus mengatakan bahwa praktik perjudian dan prostitusi tersebut sudah berlangsung lama. “Hanya saja memang pemilik rumah susah untuk ditegur. Dan kegiatan maksiat tersebut sangat meresahkan, apalagi lokasinya tidak jauh dari masjid, hal ini dikecam oleh warga,” imbuh dia.
Untuk itu, dia berharap agar pihak kepolisian benar-benar bisa menyikapi permasalahan ini. Jangan sampai kegiatan yang meresahkan tersebut dibiarkan berlarut-larut. “Apalagi sampai tidak disikapi dalam hal penertibannya. Kami berharap kegiatan tersebut bisa ditutup, bila perlu berikan tindakan tegas,” pungkasnya. (arf)

APBD TANGGAMUS TAK MEMIHAK SEKOLAH

APBD Tanggamus tak Memihak Sekolah

Selasa, 1 Februari 2011 | 22:03 WIB

laporan wartawan tribunlampung.co.id, Dedi Sutomo

KOTAAGUNG, TRIBUN - Sejumlah kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD, SMP, SMA dan SMK se-Tanggamus mengeluhkan minimnya bantuan pendanaan bagi sekolah melalui APBD. Demikian diungkapkan para kepala sekolah saat hearing bersama komisi D DPRD, Selasa (1/1/2011).

“Salah satu yang dikeluhkan tidak adanya bantuan untuk kegiatan O2SN. Sekolah harus mengeluarkan anggaran dana tersendiri untuk kegiatan tersebut,” ungkap anggota komisi D Akhmadi Sumaryanto.(*)