Cerita di Balik Berita :

Berlikunya Proses Pembuatan Dokumen Kependudukan Menimbulkan Kolusi

Berita yang juga dimuat di Harian Tribun Lampung, edisi Sabtu, 30 April 2011 berasal dari keluhan masyarakat di 7 Kecamatan : Gisting, Gn Alip, Talangpadang, Pulau Panggung, Air Naningan, Ulu Belu, dan Sumberjo kepada anggota DPRD Tanggamus Dapil 2 pada saat masa Reses. Keluhan masyarakat ini memang mewakili keluhan masyarakat se Kab. Tanggamus.

Sesungguhnya tidak bisa sepenuhnya kesalahan ini dibebankan kepada Pemkab Tanggamus. Penyebabnya adalah adanya UU tentang SIAK yang mengharuskan pembuatan KTP dilampiri surat nikah orang tua. Apabila tidak ada surat nikah ortu, dan ini yang banyak terjadi, karena dahulu banyak pasutri yang tidak memiliki surat nikah, maka si pembuat KTP harus mengikuti sidang isbat.

Selain itu memang panjangnya birokrasi pembuatan KTP. Mulai surat pengantar kadus, Kako, dan camat. Selain itu tidak bisa dipungkiri jiwa pelayanan belaum ada dibenak birokrat.

Berlikunya Proses Pembuatan Dokumen Kependudukan Menimbulkan Kolusi

Jumat, 29 April 2011 | 09:42 WIB

Laporan Wartawan Tribunlampung.co.id Dedi Sutomo

KOTA AGUNG, TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Masyarakat masih mengeluhkan lambat dan mahalnya proses pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran. Keluhan tersebut mengemuka saat reses anggota DPRD Tanggamus dari Dapil II di beberapa kecamatan.

"Padahal, beberapa waktu lalu bupati sudah meminta Disdukcapil untuk melaksanakan kegiatan pembuatan dokumen kependudukan keliling," ujar Ahmadi Sumaryanto, salah satu anggota DPRD Tanggamus kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (29/4/2011).

Lambat dan mahalnya proses birokrasi kepengurusan dokumen kependudukan, lanjutnya, terjadi mulai dari tingkat RT hingga Disdukcapil. Tak jarang, katanya, berlikunya proses pengurusan menimbulkan praktik kolusi.

"Masyarakat akhirnya berani membayar lebih dari tarif resmi, agar proses dokumen kependudukannya cepat selesai," tandasnya.

Tiga Sekolah Ikuti UN Menginduk ke MTs Model Talang Padang

Senin, 25 April 2011 | 16:30 WIB

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id, Dedi Sutomo

KOTA AGUNG, TRIBUN - Sebanyak 78 siswa dari tiga Madrasah Tsanawiyah melaksanakan UN dengan menginduk di Mts Model Talang Padang.

Ke-78 siswa yang menginduk tersebut, yakni dari MTs Al Islam Lubuk Kuyung Pugung 45 siswa, MTs Al Khoiriyah Taman Sari Pugung sebanyak 27 siswa dan MTs Al Barokah Purwodadi Gisting sebanyak 6 siswa.

"Sudah beberapa tahun ini ketiga sekolah melaksanakan UN dengan menginduk ke MTs Model Talang Padang," terang Ahmadi Sumaryanto, angggota komisi D DPRD Tanggamus, saat melakukan peninjauan pelaksaan UN di beberapa sekolah, Senin (25/4/2011)

DPRD Tanggamus Kunker ke Sumedang

tribunlampung.co.id/dedi
Ahmadi Sumaryanto

Jumat, 15 April 2011 | 22:14 WIB

Ahmadi Sumaryanto
Anggota DPRD Tanggamus
dari Sumedang


SUMEDANG merupakan salah satu daerah di Indonesia yang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-nya berjalan baik. Bahkan, Sumedang dijadikan pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan bagi pelaksanaan program PNPM.

Karena itu, selama tiga hari, Komisi D DPRD Tanggamus bersama dengan pihak Kantor Pemberdayaan Masyarkat Desa (PMD) Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke sana. Rombongan berangkat Rabu (13/4/2011) dari Tanggamus, diterima oleh asisten bidang pembangunan mewakili bupati Sumedang Don Murdono pada Kamis (14/4/2011)

Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa Sumedang adalah daerah yang pertama kali menerapkan program pembangunan partisipatif, yang kemudian menjadi contoh dari program PNPM. Program PNPM di Sumedang dimulai dari perencanaan di tingkat desa, lalu musyarawah desa hingga ke tingkat kecamatan.

Satu yang unik, program PNPM integrasi di Sumedang ini dimanfaatkannya juga bagi pengembangan seni budaya daerah. Bahkan Sumedang ditetapkan sebagai pusat pengembangan budaya Sunda di Jawa Barat. Lalu dimanfaatkan untuk pengembangan desa wisata Rancakalong. Tim meninjau langsung desa wisata ini pada Jumat (15/4/2011)

KOTA AGUNG, TRIBUN - Selain mengevaluasi program 2010, hearing antara Komisi D DPRD Tanggamus dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat, juga membahas kesiapan ujian nasional (UN) untuk tingkat SMA.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi D Ahmadi Sumaryanto terkait kesiapan pelaksanaan UN, Kadis Disdikpora Tanggamus Aristoteles Darwis mengatakan, kesiapan pelaksanaan UN tingkat SMA telah dilakukan sebaik mungkin.

“Kepada setiap sekolah, kami sudah meminta untuk melakukan persiapan bagi siswanya, seperti mengadakan try out,” ujarnya, Senin (11/4/2011)

Sesuai rencana, lanjutnya, soal ujian UN untuk SMA dan sederajat akan tiba dari penerbit di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (15/4/2011) mendatang.

“Soal UN akan disimpan di ruang kerja saya. Untuk pengamanan, kami akan berkoordinasi dengan pihak Polres Tanggamus,” imbuhnya.

Target kelulusan tahun ini, papar Aristoteles, sama dengan tahun lalu, yakni 97 persen. Namun, ia berharap kelulusan tersebut dapat memiliki kualitas yang lebih baik. (*)

KOTA AGUNG, TRIBUN - Selain mengevaluasi program 2010, hearing antara Komisi D DPRD Tanggamus dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat, juga membahas kesiapan ujian nasional (UN) untuk tingkat SMA.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi D Ahmadi Sumaryanto terkait kesiapan pelaksanaan UN, Kadis Disdikpora Tanggamus Aristoteles Darwis mengatakan, kesiapan pelaksanaan UN tingkat SMA telah dilakukan sebaik mungkin.

“Kepada setiap sekolah, kami sudah meminta untuk melakukan persiapan bagi siswanya, seperti mengadakan try out,” ujarnya, Senin (11/4/2011)

Sesuai rencana, lanjutnya, soal ujian UN untuk SMA dan sederajat akan tiba dari penerbit di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (15/4/2011) mendatang.

“Soal UN akan disimpan di ruang kerja saya. Untuk pengamanan, kami akan berkoordinasi dengan pihak Polres Tanggamus,” imbuhnya.

Target kelulusan tahun ini, papar Aristoteles, sama dengan tahun lalu, yakni 97 persen. Namun, ia berharap kelulusan tersebut dapat memiliki kualitas yang lebih baik. (*)

KOTA AGUNG, TRIBUN - Badan legislasi (Banleg) DPRD Tanggamus akan memprioritaskan tiga raperda, dari 10 raperda yang rencana dibahas pada pembahasan tahap pertama tahun ini.

Tiga raperda yang akan menjadi prioritas tersebut adalah raperda RTRW, RTBL, dan perubahan kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menjadi badan.

"Ketiga raperda itu kami prioritaskan pembahasannya," ujar Ketua Banleg DPRD Tanggamus Ahmadi Sumaryanto, Rabu (6/4/2011).

Ahmadi berharap, Bappeda dan Bagian Hukum pemkab setempat segera menyerahkan draf rancangan ketiga raperda tersebut. Agar, dapat segera dibuat jadwal pembahasannya. (*)

KOTA AGUNG, TRIBUN - Badan Legislasi DPRD Tanggamus meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) meminta masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah.

Hal tersebut penting, agar RTRW daerah yang disusun dapat benar-benar menggambarkan kondisi serta potensi yang ada secara lebih tepat.

Permintaan tersebut mengemuka saat Banleg DPRD Tanggamus menggelar hearing dengan Bappeda dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanggamus terkait dengan rencana pembahasan raperda RTRW dan RTBL.

"Kita minta Bappeda juga meminta pendapat berbagai lapisan yang juga memiliki kopetensi dalam menyususn RTRW daerah ini," ujar Ahmadi Sumaryanto, ketua Banleg, Selasa (6/4/2011).

Selain meminta RTRW dapat juga melibatkan pandangan dari berbagai lapisan masyarakat, Ahmadi juga berharap penyusunan RTRW juga dapat memiliki keselarasan dengan RTRW daerah lainnya yang secara langsung berbatasan langsung dengan Tanggamus.(*)